Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa penerbitan KTP Elektronik untuk Warga Negara Asing (WNA) yang selama ini dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-undang. Bahkan, undang-undang tersebut telah diterbitkan sebelum dirinya menjabat sebagai Mendagri.

Komisioner KPU Viryan memberikan klarifikasi atas merebaknya isu yang menuding bahwa Kementerian Dalam Negeri memasukkan WNA ke dalam DPT Pemilu 2019. Ia mengkonfirmasi bahwa hal tersebut tidaklah benar.

Ditjen Dukcapil Kemendagri menghadapi tiga tantangan besar di tahun politik ini. Pertama harus memposisikan diri menyukseskan Pemilu Serentak di tanggal 17 April 2019 mendatang. Kedua, meningkatkan kualitas terbaik pelayanan data administrasi kependudukan (Adminduk), dan ketiga menjaga kehandalan sistem Adminduk tersebut selama 24 jam per hari dan 7 hari seminggu nonstop.