Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, pasangan yang menikah siri bisa memiliki Kartu Keluarga (KK). Anak keturunan dan hasil nikah sirinya pun bisa memperoleh Akta Kelahiran. Hanya saja, pasangan nikah siri harus membuat kartu keluarga baru dengan beberapa persyaratan tambahan

Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mengenalkan Anjungan Dukcapil Mandiri ( ADM) pada Senin (25/11/2019) malam.

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tengah serius berupaya mengintegrasikan seluruh tata kelola pelayanan publik dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain data NIK, terdapat 30 elemen data lainnya dari setiap penduduk yang berjumlah 268 juta jiwa. Semuanya telah tercatat dengan rapi di bigdata base kependudukan Dukcapil.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Lebih Baik, siang ini, Jumat (20/08/2021)

Prinsipnya, kata Zudan, ADM adalah tempat layanan masyarakat untuk mencetak dokumen. Melalui ADM, masyarakat bisa mencetak sendiri e-KTP, KIA, akta lahir, KK, atau akta kematian.

Dengan Go Digital, apa pun bisa dilakukan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk semakin memajukan negeri ini. Inilah tekad Dirjen Dukcapil Prof Zudan Arief Fakrulloh saat meluncurkan Dukcapil Go Digital di arena Rapat Koordinasi Nasional I Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas I Dukcapil) di Four Point by Sheraton Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/2/2019).

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan mencegah kriminalitas, dua tugas sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mewujudkan dua hal itu, kini saatnya sektor-sektor pelayanan publik, swasta maupun pemerintah, memanfaatkan data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo kembali menegaskan bahwa penerbitan KTP Elektronik untuk Warga Negara Asing (WNA) yang selama ini dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-undang. Bahkan, undang-undang tersebut telah diterbitkan sebelum dirinya menjabat sebagai Mendagri.

Komisioner KPU Viryan memberikan klarifikasi atas merebaknya isu yang menuding bahwa Kementerian Dalam Negeri memasukkan WNA ke dalam DPT Pemilu 2019. Ia mengkonfirmasi bahwa hal tersebut tidaklah benar.

Data kependudukan yang dikelola Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus meraih kepercayaan masyarakat untuk membantu pelayanan publik agar semakin cepat dan akurat.

Rakornas yang akan dibuka oleh Mendagri Prof. Drs. H Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD. ini diikuti sekitar 1.500 peserta terdiri para pejabat pada dinas/organisasi perangkat daerah yang menangani pelayanan Adminduk di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selain itu juga dihadiri semua pejabat puncak BPS dari seluruh Indonesia.